27 Desember, 67 Tahun Penyerahan Kedaulatan RI oleh Belanda

“27 Desember, tepat 67 tahun penyerahan kedaulatan RI oleh Belanda. Penyerahan kedaulatan ini juga dimaksudkan sebagai pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Tak banyak dari masyarakat kita yang tahu dan memahami peristiwa ini.”

Pemahaman atas kesejarahan dan ketatanegaraan ini harusnya kita tanamkan, karena inilah yang menjadi pondasi utama bagi kita sebagai warga negara dalam mengahayati nilai-nilai kebangsaan. Seperti yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Pemahaman sederhana inilah yang acap kali tidak kita sadari sebagai cara yang paling sederhana dari pengamalan pasal tersebut.

Kembali lagi ke permasalahan di atas. Dalam status quo[1] syarat berdirinya suatu negara adalah adanya de facto[2] dan de jure[3]. Indonesia dalan hal de facto sudah memenuhi persyaratan oleh adanya wilayah, rakyat, Pemerintahan, dan kedaulatan. Pemerintahan Indonesia sendiri baru terbentuk sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, yang merupakan pernyataan kedaulatan. Perkembangan sejarah Indonesia mencapai polemik ihwal penentuan hari kemerdekaan. Kontroversi penentuan kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945 ataukah secara de jure sesuai dengan penyerahan kekuasaan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sedangkan dalam pernyataan secara de jure yang berdasarkan pada pengakuan dari negara lain, Indonesia pertama kali mendapatkannya pada tanggal 10 Juni 1947 dari negara Mesir.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai syarat kedaulatan diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, setelah Jepang menyerah pada Sekutu setelah penjatuhan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Pergolakan di Asia-Pasifik inilah yang menjadi kesempatan emas bagi Pemerintah Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya.

Kemerdekaan Indonesia tidaklah sebatas hanya pada Proklamasi Kemerdekaan saja. Banyak yang harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan yang hakiki ditengah situasi yang terus bergejolak setelah proklamasi kemerdekaan. Adanya pihak sekutu yang membonceng tentara NICA menjadikan situasi keamanan Indonesia semakin mencekam.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya TKR (Tentara Keamanan Rakyat). (Batara R. Hutagalung, 2010 : 133). TKR sendiri bertugas untuk mengamankan situasi di wilayah Republik Indonesia. gejolak-gejolak yang timbul di wilayah Republik Indonesia memuncak setelah adanya Agresi Militer yang dilakukan Belanda, dan perang gerilya di daerah-daerah menjadikan situasi keamanan menjadi semakin mencekam.

Puncaknya adalah adanya Agresi Militer yang dilancarkan oleh pihak Belanda. Dalam buku Serangan Oemoem 1 Maret 1949 dijelaskan bahwa setelah berita mengenai Agresi Militer Belanda (19 Desember 1949) disiarkan ke seluruh dunia, kritik dan kecaman disampaikan oleh negara-negara terhadapPemerintah Belanda. Bahkan, tanggal 20 Desember, sehari setelah agresi, DK PBB segera melakukan sidang di Lake Success, dan dilanjutkan pada 22 Desember di Paris, yang juga dihadiri oleh utusan KTN (Komisi Tiga Negara) yang datang dari Indonesia dan menyampaikan laporannya.

Mulai dari agresi militer hingga diplomasi panjang harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan dari negara lain. Melalui banyaknya perundingan mulai dari Renville hingga KMB inilah Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaannya dari cengkeraman Belanda. Setelah satu minggu bersidang, diambil pemungutan suara untuk pengesahan seluruh hasil Konferensi Meja Bundar dengan hasil, 236 suara menerima dan 62 suara menolak hasil KMB. Tanggal 15 Desember 1949, KNIP meratifikasi hasil-hasil KMB (Batara R. Hutagalung, 2010 : 536).

Upacara “penyerahan kedaulatan” dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia Serikat (RIS) berlangsung secara bersamaan di dua tempat. Pada 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam di Amsterdam, Belanda, Perdana Menteri RIS M. Hatta atas nama Pemerintah RIS, menerima “kedaulatan” dari Ratu Juliana, dan di Jakarta, Wakil Perdana Menteri RIS, Hamengku Buwono IX menerima “kedaulatan RIS” dari wakil tinggi Mahkota Belanda, A.H.J. Lovink. Pada upacara tersebut yang berlangsung di Istana di Gambir (sekarang Jl. Medan Merdeka Utara) yang dihadiri oleh sejumlah wakil dari negara-negara sahabat seperti India, Pakistan, Filipina, Birma, Thailand, Arab Saudi dll. Satu regu Tentara Belanda dari KL menurunkan Bendera Merah-Putih-Biru, dan regu TNI menaikkan bendera Merah Putih. (A.H. Nasution, 1977 : 396)

Belanda mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai hari kemerdekaan Indonesia setelah adanya penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Secara resmi Belanda baru mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2005, tepat setelah 60 tahun Indonesia merdeka. Pernyataan ini disampaikan secara resmi oleh Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot pada pidatonya di gedung Deplu.

Pernyataan dari Menlu Belanda, Bot inilah yang menjadi tonggak sejarah baru dalam kemerdekaan Indonesia. Dimana pertama kalinya Pemerintah Belanda mengirimkan wakilnya untuk menghadiri upacara kemerdekaan Indonesia sekaligus mengakui hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terlepas dari pernyataan tersebut, adanya perbedaan pendapat menjadikan permasalahan ini menjadi semakin pelik. Dimana syarat berdirinya suatu negara adalah adalah adanya de facto dan de jure.

Menurut pendapat saya melihat fakta-fakta yang telah dijelaskan diatas tadi ihwal pendirian negara berdasarkan Status quo bahwa adanya de facto dan de jure. Secara de facto sudah jelas akan tetapi secara de jure masih menjadi perdebatan karena pengakuan dari negara lain baru diungkapkan pertama kali oleh Pemerintah Mesir pada 10 Juni 1947. Tapi menurut analisis saya berdasarkan pengakuan Pemerintah Belanda pada tanggal 16 Agustus 2005 lalu dapat saya simpulkan bahwa hari kemerdekaan Indonesia tetap pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan pengakuan de jure dari Pemerintah Belanda pada tanggal 16 Agustus 2005.  Pemerintah Belanda  mengakui kemerdekaan Indonesia dengan jiwa ksatria.

Semarang, 27 Desember 2016

Daftar Pustaka

Hutagalung, Batara. R. 2010. Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Yogyakarta: LKIS.

Nasution, Abdul Haris. 1977. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia; Diplomasi atau Bertempur. Jilid II Bandung.

Catatan Kaki:

[1] Status quo (Latin) bermakna, keberadaan (eksistensi) suatu negara

[2] De facto (Latin) bermakna, berdasarkan kenyataan (fakta)

[3] De jure (Latin) bermakna, berdasarkan (menurut) hukum

NB: Gambar diambil dari ketemulagi.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s