Perbudakan Seksual dan Bagaimana Memahami Citra Perempuan

“Keada’an lelaki dan perempoean haroes sama rata. Kehendakan ini dimana-mana dibitjarakan dan tertoelis dan sering kali dengan kebentjian dan perkata’an jang tadjam.”

Frasa diatas merupakan penggalan dari materi yang dibawakan oleh Saudari Djojoadigoeno, seorang perwakilan Wanita Oetomo yang hadir dalam Kongres Perempuan Nasional pertama di Yogyakarta. Kongres Perempuan pertama lahir tak jauh dari Sumpah Pemuda, masih ditahun yang sama hanya berbeda bulan. Kongres tersebut berlangsung pada 22-25 Desember 1928.

Di aras tersebut, pemikiran yang diutarakan oleh Saudari Djojoadigoeno sudah maju beberapa langkah. Dengan keterbatasan ruang gerak yang sangat minim yang dialami perempuan pada masa pergerakan nasional, belum lagi struktur masyarakat feodal yang sangat tidak mendukung perempuan untuk keluar dari ranah domestiknya.

Visioner adalah kata yang tepat untuk menggambarkan pemikiran Djojoadigoeno. Perempuan pada jaman tersebut sudah mengerti bagaimana harus berperan dalam persoalan berbangsa dan bernegara, hanya saja mereka masih bingung ingin menempuh lewat jalur yang seperti apa dan bagaimana.

Hal itulah mungkin yang mendasari mengapa Kongres Perempuan tersebut tidak tersentuh oleh intervensi pemerintah kolonial Belanda, karena menilik isu dan kebingungan yang melanda peserta Kongres, pemerintah kolonial merasa hal itu tidak berbahaya sama sekali. Asalkan tidak menyentuh medium politik, semua masih bisa dikendalikan. Rust en Orde masih tegak berdiri.

Kekosongan tersebut yang coba diisi oleh Gerwani, sebuah organisasi perempuan yang kemudian berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Gerwani memandang bahwa politik merupakan jalan yang menjanjikan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Beberapa program yang dilakukan oleh Gerwani tak jauh dari persoalan domestik perempuan, singkatnya organisasi perempuan satu ini ingin melepas stigma bahwa fungsi perempuan hanya berkutat dalam tiga hal: sumur, dapur dan kasur.

Ketika sedang naik daun, terjadilah prahara politik 1965 yang paparan efeknya sampai pada Gerwani. Hampir seluruh anggota dan simpatisan Gerwani dibunuh, dihabisi tanpa ampun oleh militer dengan bantuan kalangan Islam. Dan yang selamat, justru malah makin parah. Mereka harus menghadapi penjara tanpa jeruji sampai ajal menjemput.

Alih-alih memperpanjang napas perjuangan perempuan dalam menuntut hak-hak nya, Gerwani justru menjadi korban prahara politik tingkat tinggi. Lalu sebenarnya apa yang salah dengan pergerakan perempuan selama ini? Bisa dikatakan hampir semua cara sudah dilakukan untuk menuntut kesamaatan gender. Bagian mana lagi yang luput dari penghilangatan para perempuan ini?

Jawaban dapat kita temukan dalam buku Perbudakan Seksual karya Anna Mariana yang sebentar lagi akan saya kulik sedikit, secara garis besar buku ini memperlihatkan bagaimana pemerintah – negara – dalam hal ini berperan sebagai aktor kekerasan seksual terhadap tubuh perempuan. Tak cuma sebagai aktor, negara juga membiarkan kekerasan tersebut terjadi sehingga menjadi sistemik dan struktural. Mengakar.

Negara yang dimaksud adalah negara fasis. Negara fasis dapat diidentifikasikan sebagai negara yang otoriter, diktator, militeristik dan sangat mengekang. Dalam konteks sejarah bangsa ini, Indonesia telah mengalami dua masa pemerintahan fasisme, yaitu negara fasis Jepang (1942-1945) dan neofasis Orde Baru (1966-1998).

Ketika dua pemerintahan ini berkuasa di Indonesia, banyak sekali terjadi perbudakan seksual yang dipraktikkan oleh negara kepada warganya sendiri. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut dijadikan sebagai suatu strategi politik untuk membuat rakyatnya “menurut” sekaligus guna memenjarakan musuh-musuh negara.

Kekerasan seksual yang berujung pada eksploitasi tersebut bisa terjadi karena doktrin fasisme yang kadarnya sudah tidak bisa ditawar. Fasisme menanggap bahwa perempuan bukan sebagai subjek, melainkan objek. Fasisme juga menilai bahwa perempuan tidak layak untuk diperjuangkan, dan mereka layak diperlakukan seperti barang dan binatang.

Selain itu, fasisme juga memandang bahwa perempuan hanya sebagai suatu organ semata, organ reproduksi, organ penyambung generasi dan organ pemuas hasrat biologi. Kesemuanya itu yang mendorong pemerintahan fasis Jepang dan neofasis Orde Baru untuk memperlakukan perempuan secara serampangan dan semena-mena.

Praktik perbudakan seksual yang dimaksud adalah pelecehan seksual. Ketika pemerintahan Jepang, perempuan yang dijadikan budak seks kerap disebut jugun ianfu dan ditempatkan pada sebuah rumah bordil bernama ianjo. Hampir sama dengan fasis Jepang, praktik perbudakan seksual Orba juga terstuktur rapi dengan pengawasan militer.

Tujuan pragmatis dari adanya perbudakan seksual ini adalah sebagai alternatif untuk menangani kebutuhan seksual para serdadu Jepang yang jauh dari keluarga. Sedangkan bagi Orba, praktik ini lebih berjangka panjang. Untuk memberikan rasa takut serta takluk bagi perempuan dan organisasi perempuan untuk bertindak kritis merongrong negara.

Setelah melahap habis buku ini, yang berisikan pengalaman pahit nan menciderai kemanusiaan. Terdapat dua konsepsi yang mungkin terdengar rasional dalam memahami bagaimana kita memaknai citra perempuan per individu maupun dalam organisasi.

Pertama, sejarah Indonesia adalah sejarah yang dibangun dengan kekerasan. Sejarah yang berdiri diatas ribuan mayat dan berlumuran darah. Perang, kudeta, penculikan, pemerkosaan, penghilangan paksa, pembunuhan adalah sekian banyak praktik kekerasan yang pernah diterapkan dalam sejarah bangsa ini. Namun ironisnya, semua praktik kekerasan tersebut sudah berhenti. Kecuali: kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan berbasis gender masih sangat banyak ditemui di Indonesia saat ini, meskipun negara fasis dan neofasis sudah tumbang, namun waris ideologis mereka terhadap perempuan masih melekat. Bisa dibuktikan dengan kekerasan dalam rumah tangga, ucapan seksis dan rasialis terhadap perempuan, praktik pelacuran dan masih banyak lagi.

Mengapa ini bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena penulisan sejarah Indonesia adalah milik laki-laki. Sejarah Indonesia adalah sejarah laki-laki. Hampir tak ada tempat bagi perempuan untuk tercatat maupun dicatat dalam altar agung bangsa ini. Semuanya tentang laki-laki.

Bayangkan praktis hanya Raden Ajeng Kartini yang paling kita hafal sebagai pelopor perjuangan gerakan perempuan, padahal ada nama SK Trimurti, Rasuna Said, Rohana Kudus sampai Umi Sardjono yang layak disandingkan dengan pahlawan laki-laki. Tapi nyatanya mereka alpa. Mereka hanyalah artefak sejarah bangsa yang mulai terkikis oleh dominasi kaum laki-laki.

Kesimpulan nya adalah Indonesia merupakan milik laki-laki. Paradigma tersebut yang dijadikan landasan untuk melakukan praktik kekerasan berbasis gender, konsepsi “semua milik laki-laki” merasuk keseluruh aspek, dijalankan dalam waktu yang tak sebentar sehingga berubah menjadi suatu wacana yang diyakini sebagai kebenaran.

Wacana tersebut dilakukan secara struktural, vertikal maupun horizontal dan hampir membudaya dalam tingkah pola masyarakat Indonesia. Budaya patriarki yang dijalankan oleh Indonesia inilah mengapa perempuan tidak bisa mampu keluar dari ranah domestik, selalu terhalang dan terkalang laki-laki dalam setiap urusan.

Budaya patriartki itu sangat melekat dalam konstruk masyarakat Indonesia, pasalnya Indonesia menjalankan sistem tersebut bukan dalam waktu yang sebentar. Pemerintah neofasis Orde Baru yang patut disalahkan akan kekeliruan ini, 32 tahun sudah budaya ini diwariskan sehingga meskipun demokrasi sudah ajeg namun iklim demokrasi tak pernah sedikitpun terasa.

Kini, menggeliatnya kajian feminisme jelas merupakan angin segar yang kita harapkan dapat membuat suatu perubahan dalam memahami citra perempuan itu sendiri. Feminisme sebisa mungkin melakukan pembacaan historis terhadap narasi sejarah bangsa agar perlakuan diskriminatif terhadap perempuan tidak terjadi lagi.

Lembaga-lembaga seperti Kalyaamitta dan Yayasan Jurnal Perempuan semoga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia terutama tentang kedudukan perempuan sebagai warga negara yang berhak diperlakukan setara. Karena itu tadi, laki-laki maupun perempuan haruslah sama rata, entah dihadapan Tuhan, negara ataupun hukum.

NB: Gambar diperoleh dari marjinkiri.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s